BISNIS.HOTNEWS.ID - Wacana mengenai kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri kembali menjadi sorotan utama dalam diskusi ekonomi nasional saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong partisipasi aktif dari para eksportir.
Fokus utama pembahasan mengarah pada kesimpulan bahwa sekadar memiliki regulasi formal tentang DHE tidaklah memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Diperlukan elemen pendukung lain yang lebih substansial bagi para pelaku usaha.
Asosiasi Bankir Indonesia (Perbanas) secara tegas menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dalam menarik penempatan dana DHE tersebut. Mereka menekankan bahwa daya tarik sesungguhnya bagi eksportir terletak pada ekosistem pendukung yang tercipta.
"Meskipun kerangka peraturan telah ditetapkan, daya tarik utama bagi eksportir terletak pada ekosistem yang mendukung penempatan dana tersebut," ujar Perbanas mengenai isu ini. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya langkah konkret di luar ranah kepatuhan hukum semata.
Faktor-faktor non-regulasi kini diidentifikasi sebagai pertimbangan krusial yang sangat diperhitungkan oleh para pelaku usaha sebelum memutuskan lokasi penempatan devisa mereka. Faktor-faktor ini seringkali lebih menentukan dibandingkan kepatuhan administratif.
Dua elemen non-regulasi yang disebut memiliki peran penting adalah jaminan keamanan atas dana yang ditempatkan serta adanya insentif fiskal yang menarik. Kedua hal ini menjadi penimbang utama bagi eksportir dalam membuat keputusan strategis.
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas terkait perlu mengadopsi pendekatan yang jauh lebih komprehensif dan holistik dalam merancang kebijakan terkait DHE. Solusi praktis dan insentif nyata adalah kunci untuk membuka keran devisa.
Dilansir dari Tren.Bisnismarket, situasi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan DHE sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menguntungkan bagi eksportir. Pendekatan persuasif lebih efektif daripada pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi formal.
