BISNIS.HOTNEWS.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menepis kekhawatiran publik dan pengamat mengenai potensi beban fiskal yang ditimbulkan oleh dua program prioritas pemerintahan baru. Program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons anggapan bahwa implementasi kedua program unggulan tersebut akan memberikan tekanan signifikan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menteri Purbaya menjamin bahwa program-program tersebut telah dirancang dengan pertimbangan matang.
Purbaya menekankan bahwa kedua inisiatif strategis tersebut didesain dengan kerangka kerja yang sangat fleksibel dalam implementasinya. Fleksibilitas ini menjadi kunci utama dalam menjaga agar realisasi program tidak mengganggu kesehatan fiskal negara secara keseluruhan.
Ia secara khusus menyoroti mengenai program MBG, yang dinilai memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi ini sejalan dengan semangat yang ditunjukkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam mengelola keuangan negara.
Saat berbicara kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu (6/6/2026), Purbaya menyampaikan pandangannya mengenai adaptabilitas anggaran pemerintah. Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan keberlanjutan fiskal sembari menjalankan janji kampanye.
"Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan," ungkap Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme penyesuaian anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berlaku. Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya tekanan fiskal yang berlebihan dapat diredam.
Dikutip dari berbagai sumber pemberitaan saat itu, pernyataan Menteri Keuangan ini bertujuan memberikan kepastian kepada pasar dan masyarakat bahwa transisi program prioritas akan dilakukan secara hati-hati dan terukur.
