BISNIS HOT NEWS.ID– Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kemungkinan revisi aturan konversi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke rupiah maksimal 50% masih terbuka, meski ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terlebih dahulu menjadi prioritas.
Aturan yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 ini memicu protes dari sebagian pengusaha, yang menilai kewajiban penempatan 100% DHE di dalam negeri berpotensi membatasi fleksibilitas perusahaan. Namun, Purbaya menegaskan pentingnya melihat dampak nyata aturan ini sebelum mengambil keputusan.
> “Saya lihat dulu. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh satu bulan di depan seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Purbaya, penerapan aturan DHE SDA dengan tingkat kepatuhan 100% memiliki potensi positif terhadap perputaran ekonomi domestik, karena dana hasil ekspor akan kembali masuk ke dalam negeri. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan melakukan revisi jika diperlukan, dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian nasional dan cadangan devisa.
> “Ya kalau menggangu kita diskusikan dengan yang lain. Seperti apa bagusnya? Kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga,” jelasnya.
Dalam praktiknya, dana DHE SDA akan ditempatkan melalui tiga bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) belum terlibat dalam skema ini. Purbaya memproyeksikan likuiditas dolar AS di bank Himbara akan meningkat seiring berlakunya kewajiban penempatan DHE SDA.
Pernyataan Purbaya ini disambut positif oleh sejumlah analis ekonomi, yang menilai langkah evaluasi bertahap lebih bijak daripada revisi prematur. Menurut mereka, keputusan yang diambil berdasarkan data riil dan efek ekonomi yang terlihat akan lebih memastikan stabilitas makroekonomi dan ketahanan devisa.
Dengan sikap terbuka namun hati-hati ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha, perekonomian nasional, dan cadangan devisa. Evaluasi mendalam di bulan-bulan mendatang diyakini menjadi penentu langkah kebijakan selanjutnya.
