BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyoroti sebuah praktik merugikan yang terjadi dalam sektor ekspor kelapa sawit nasional. Praktik ini diduga menyebabkan kerugian devisa negara dalam jumlah yang signifikan.
Masalah utama yang diungkap adalah maraknya fenomena under invoicing, yaitu pelaporan nilai barang ekspor yang sengaja dibuat lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor komoditas strategis ini.
"Selama ini telah terjadi praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga transaksi di industri kelapa sawit," ungkap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan untuk menjelaskan akar permasalahan kerugian devisa negara.
Dalam banyak transaksi ekspor kelapa sawit, harga resmi yang tercatat dari Indonesia ternyata jauh berbeda dengan harga yang berlaku di pasar global. Perbedaan ini menciptakan celah kerugian yang perlu segera ditangani.
"Dalam banyak transaksi ekspor, harga resmi kelapa sawit dari Indonesia tercatat sekitar Rp 14.000-Rp 15.000 per kilogram," jelas Presiden Prabowo Subianto. Angka ini merupakan patokan harga yang dilaporkan secara resmi saat komoditas tersebut meninggalkan Indonesia.
Namun, realitas di pasar internasional menunjukkan angka yang sangat berbeda. Harga komoditas kelapa sawit di pasar global jauh melampaui harga yang dilaporkan dari Indonesia.
"Padahal, harga komoditas kelapa sawit di pasar internasional mencapai Rp 27.000 per kilogram," kata Presiden Prabowo Subianto. Selisih harga yang mencolok ini menjadi indikasi kuat adanya praktik manipulasi.
Perbedaan harga antara harga jual di Indonesia dan harga di pasar internasional mencapai hampir 50%. Selisih yang sangat besar ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai ke mana keuntungan tambahan tersebut mengalir.
"Ada selisih harga yang mencapai hampir 50%," terang Presiden Prabowo Subianto. Angka ini menggambarkan besarnya potensi keuntungan yang seharusnya bisa dinikmati oleh negara.
