BISNIS.HOTNEWS.ID - Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara proaktif mengambil langkah pencegahan korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Langkah ini diwujudkan melalui jalinan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang baru-baru ini melakukan kunjungan resmi ke kantor lembaga antirasuah tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pendampingan khusus dari KPK terkait proyek hilirisasi yang sedang digalakkan oleh BUMN.
Proyek hilirisasi merupakan agenda prioritas pemerintah yang melibatkan investasi besar dan sumber daya negara yang signifikan. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari lembaga independen seperti KPK menjadi krusial untuk menjamin akuntabilitas.
Dony Oskaria menegaskan bahwa tujuan utama dari kemitraan ini adalah memastikan setiap tahapan proyek hilirisasi berjalan dengan baik dan sepenuhnya transparan. Hal ini sejalan dengan tuntutan dan harapan besar dari masyarakat Indonesia terhadap BUMN.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," ujar Dony Oskaria.
Lebih lanjut, Dony Oskaria menjelaskan bahwa pendampingan KPK diharapkan dapat memitigasi potensi masalah sejak dini. "Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan," tambah Dony yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia, dalam keterangan tertulis pada Senin (29/6/2026).
Permintaan pendampingan ini mencakup aspek penguatan tata kelola perusahaan BUMN dalam konteks proyek-proyek hilirisasi. BP BUMN ingin meminimalisir celah yang dapat menimbulkan penyimpangan atau praktik koruptif.
Seluruh tim yang ditugaskan dalam pelaksanaan proyek hilirisasi akan menjadi fokus penguatan ini. Mereka akan dibekali dengan pelatihan intensif dan pendampingan langsung dari tim KPK.
Upaya pencegahan ini merupakan bagian integral dari strategi mitigasi risiko secara menyeluruh yang diterapkan oleh BP BUMN. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari potensi penyimpangan.
