BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) secara resmi meluncurkan sebuah buku yang didedikasikan untuk mendokumentasikan capaian pembangunan infrastruktur nasional. Peluncuran ini bertepatan dengan momentum genap 600 hari masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Buku yang diberi judul 'Menjawab Mandat' ini memiliki ketebalan sekitar 500 halaman. Isinya secara komprehensif merekam berbagai jejak dan hasil kerja pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan selama 500 hari terakhir.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa selama periode 600 hari ini, seluruh jajaran kementerian telah bekerja keras. Mereka berfokus pada sinergi untuk merealisasikan Asta Cita serta arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Tujuan utama dari kerja keras tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini merupakan fokus utama dari implementasi kebijakan kementerian.
Dody Hanggodo secara spesifik menyebutkan target-target makro yang ingin dicapai melalui pembangunan infrastruktur tersebut. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu, 13 Juni 2026.
"Hari ini 13 Juni 2026, telah genap 600 hari kita bersinergi sesuai Asta Cita dan arahan Presiden Prabowo menyediakan infrastruktur yang berdampak untuk menurunkan ICOR di bawah 6, menyediakan kebutuhan dasar, menyediakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan menuju 0%, mendistribusikan peluang ekonomi, mengungkit pertumbuhan menuju 8%," papar Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Buku 'Menjawab Mandat' ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban visual mengenai upaya pemerintah dalam memenuhi janji-janji pembangunan. Dokumen ini menjadi bukti konkret atas kemajuan yang telah dicapai di sektor infrastruktur.
Salah satu fokus penting yang ditekankan adalah upaya penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka enam. Selain itu, kementerian juga berupaya keras dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, capaian tersebut juga diukur dari kontribusi infrastruktur dalam penciptaan lapangan kerja baru dan upaya pengentasan kemiskinan hingga mencapai nol persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan.
