BISNIS.HOTNEWS.ID - Isu mengenai nominal bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp 5,4 juta per orang sempat mengemuka dan menarik perhatian publik belakangan ini. Permasalahan ini menjadi penting untuk diklarifikasi demi menjaga stabilitas informasi publik mengenai program kesejahteraan negara.
Pernyataan yang memicu kehebohan tersebut dikaitkan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Diskusi mengenai isu ini mencuat setelah adanya pertemuan penting di lingkungan kepresidenan.
Secara spesifik, momentum munculnya narasi bansos Rp 5,4 juta tersebut terjadi usai Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Waktu spesifik pertemuan yang menjadi sumber perbincangan ini adalah pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Momen inilah yang menjadi titik awal bagi publik untuk menafsirkan adanya wacana baru terkait skema bantuan sosial.
Untuk memberikan kepastian dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, mengambil inisiatif untuk memberikan keterangan resmi. Kehadiran Jodi Mahardi bertujuan mengonfirmasi atau menampik isu yang beredar luas di masyarakat.
Jodi Mahardi menegaskan bahwa angka fantastis Rp 5,4 juta per orang yang dikaitkan dengan program bansos bukanlah sebuah kebijakan baru yang sedang digodok oleh pemerintah. Penegasan ini penting untuk mencegah spekulasi lebih lanjut.
Dilansir dari berbagai sumber, Jodi Mahardi menyampaikan poin klarifikasi tersebut dengan tegas. "Angka bansos Rp 5,4 juta per orang, menurut Jodi bukan merupakan wacana kebijakan bantuan sosial baru yang akan dilaksanakan pemerintah," ujar Jodi Mahardi.
Pernyataan ini sekaligus memberikan penutup sementara atas spekulasi publik mengenai perubahan drastis pada skema penyaluran bantuan sosial di masa mendatang. Pemerintah melalui juru bicaranya berupaya menjaga transparansi informasi.
