BISNIS.HOTNEWS.ID - Upaya strategis untuk menyehatkan dan menyederhanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini melibatkan sinergi antarlembaga negara yang memiliki kredibilitas tinggi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan proses penataan berjalan dengan prinsip transparansi yang ketat.
Beberapa lembaga kunci yang dilibatkan dalam program streamlining BUMN ini antara lain Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterlibatan institusi ini menjadi penjamin integritas dalam restrukturisasi BUMN.
Komitmen bersama dalam mengawal penataan BUMN ini diwujudkan melalui pembentukan sebuah Tim Pengawalan Streamlining BUMN. Tim ini dibentuk secara spesifik untuk memonitor dan mengarahkan proses efisiensi perusahaan-perusahaan negara.
Secara formal, tim tersebut mulai menginisiasi koordinasi strategis mereka pada hari Jumat, 3 Juli. Pertemuan perdana ini dilaksanakan bertempat di Wisma Danantara, menandai dimulainya kerja sama lintas sektoral ini.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan dari lembaga-lembaga terkait yang telah ditunjuk. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mereformasi sektor BUMN.
Di antara para pejabat yang hadir adalah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, beserta jajaran stafnya. Selain itu, Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, turut serta dalam diskusi penting tersebut.
Melalui akun Instagram resminya, salah satu pimpinan lembaga menyampaikan tujuan utama dari pertemuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif mengenai arah penataan BUMN ke depan.
"Pertemuan hari ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," tulis akun Instagram resmi @reda.manthovani, sebagaimana dikutip pada Senin, 6 Juli 2026.
Pertemuan tersebut secara spesifik membahas bagaimana memastikan bahwa setiap langkah penyehatan BUMN dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Ini menjadi fokus utama dalam menjaga akuntabilitas proses.
