BISNIS.HOTNEWS.ID - Industri hulu tekstil di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam tiga tahun terakhir akibat persaingan yang tidak sehat dari produk impor asal China. Persaingan ini diduga kuat melibatkan praktik dumping yang merugikan produsen lokal.
Akibat gempuran impor yang masif tersebut, kondisi industri tekstil nasional menjadi semakin tertekan. Hal ini bahkan memaksa sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor hulu untuk mengambil keputusan pahit, yaitu gulung tikar.
Permasalahan ini diungkapkan oleh Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) yang menyoroti dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional terhadap keberlangsungan sektor ini. Tekanan ini terjadi pada berbagai segmen industri tekstil dan produk tekstil (TPT) secara keseluruhan.
Selain faktor persaingan global, sektor TPT nasional juga merasakan dampak dari koreksi pertumbuhan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi domestik turut memperburuk situasi yang sudah menantang bagi para pelaku industri.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, dalam keterangannya kepada awak media pada hari Jumat, 3 Juli 2026. Ia menyoroti bahwa faktor eksternal dan internal sama-sama menggerus fondasi industri.
"Posisi industri hulu tekstil memang sudah lama dihantam barang impor dumping dari China, sehingga beberapa perusahaan tutup sejak tiga tahun ke belakang," ungkap Farhan Aqil Syauqi saat dihubungi.
Lebih lanjut, industri ini juga dibebani oleh gejolak ekonomi makro, khususnya fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia. Kedua faktor ini memiliki korelasi langsung terhadap kenaikan biaya produksi.
Kenaikan biaya ini disebabkan oleh dampak langsung fluktuasi tersebut terhadap harga bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi tekstil. Hal ini semakin mempersempit margin keuntungan perusahaan yang sudah tertekan oleh impor.
Menyikapi kondisi yang dinilai kian kritis ini, APSyFI mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis. Intervensi kebijakan yang cepat dan tepat dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan ekosistem TPT nasional.
