BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan resmi mengenai operasional sejumlah bandara di Indonesia yang kerap terlihat sepi atau seolah tidak beroperasi. Hal ini diungkapkan dalam sebuah rapat kerja yang penting.
Rapat tersebut dilaksanakan bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen. Kegiatan ini menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai isu strategis di sektor transportasi udara.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, menjadi narasumber utama dalam sesi tersebut. Beliau memaparkan secara rinci mengenai status operasional bandara-bandara yang menjadi sorotan publik.
Lukman F Laisa menjelaskan bahwa bandara yang tampak sepi bukan berarti berhenti beroperasi sepenuhnya. Sebagian besar bandara tersebut justru melayani jenis penerbangan yang berbeda dari penerbangan komersial berjadwal.
"Nanti kita akan cek lebih detail lagi terkait dengan bandara-bandara mana yang memang tidak dioptimalkan. Memang ada yang kosong, tapi sebenarnya ada juga penerbangan, tapi tidak penerbangan berjadwal," ujar Lukman F Laisa.
Dalam paparannya, terungkap bahwa dari total 257 bandara yang ada di seluruh Indonesia, sebagian besar dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Angka ini menunjukkan peran sentral Kemenhub dalam pengelolaan infrastruktur bandara.
"Sebanyak 186 bandara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, sementara 17 dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda), 17 oleh pihak swasta, dan 37 oleh PT Angkasa Pura Indonesia," jelas Lukman F Laisa.
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bandara, khususnya di daerah terpencil, Ditjen Perhubungan Udara merencanakan program strategis. Program ini berfokus pada peningkatan konektivitas melalui penerbangan perintis.
"Ditjen Perhubungan Udara tercatat merencanakan sebaran 46 rute perintis kargo untuk tahun anggaran 2027," kata Lukman F Laisa.
