BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan signifikan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sebuah lembaga keuangan multilateral yang diprakarsai oleh Tiongkok. Total komitmen dana yang disetujui mencapai US$ 17 miliar, setara dengan sekitar Rp 303,04 triliun, menggunakan kurs saat ini Rp 17.826 per dolar Amerika Serikat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi pihak yang mengumumkan dan memberikan klarifikasi resmi mengenai sifat dari aliran dana jumbo tersebut. Purbaya menekankan bahwa skema penerimaan dana dari AIIB ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pinjaman atau utang pada umumnya.
Adapun dana yang berasal dari AIIB, yang berkantor pusat di Beijing, Tiongkok, tersebut direncanakan akan dialokasikan secara spesifik untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang memiliki potensi keuntungan tinggi bagi negara. Hal ini sejalan dengan fokus AIIB dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara anggotanya.
Dalam sebuah sesi media briefing yang diadakan di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat (26/6/2026), Purbaya menjelaskan perbedaan fundamental antara dana ini dengan utang negara. Ia memosisikannya sebagai bentuk investasi jangka panjang yang menguntungkan Indonesia.
"AIIB itu kan ngasih US$ 17 miliar bukan utang, itu project financing sebetulnya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan kepada awak media.
Purbaya melanjutkan penjelasannya dengan mengibaratkan masuknya dana tersebut sebagai investasi langsung yang memberikan manfaat riil bagi perekonomian nasional. Skema ini menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Indonesia dibandingkan sumber pendanaan komersial lainnya.
"Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa meskipun dana tersebut berasal dari lembaga internasional yang dipimpin Tiongkok, struktur pembiayaannya dirancang untuk membiayai aset produktif, di mana aset hasil pembangunan akan sepenuhnya menjadi milik Indonesia setelah proyek selesai.
Dikutip dari keterangan resmi, komitmen pendanaan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadap kapasitas proyek pembangunan dan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini.
