BISNIS.HOTNEWS.ID - Kondisi kelistrikan di Pulau Jawa dilaporkan mengalami gangguan yang berujung pada penerapan pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi masyarakat dan sektor ekonomi di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengeluarkan instruksi kepada PT PLN (Persero). Instruksi tersebut mendesak PLN untuk segera mengambil langkah-langkah mitigasi yang terukur dan efektif.
Fokus utama dari permintaan Menteri ESDM ini adalah agar PLN dapat mengidentifikasi akar permasalahan teknis yang menyebabkan pemadaman tersebut. Evaluasi yang komprehensif dinilai krusial agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Hal ini dikarenakan tanggung jawab penuh mengenai kendala teknis dan operasional sistem kelistrikan berada di bawah kewenangan dan kendali langsung Perusahaan Listrik Negara (PLN). Oleh karena itu, PLN diharapkan bergerak cepat dalam penanganan krisis ini.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman," ujar Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, Menteri ESDM menekankan pentingnya percepatan penanganan masalah teknis yang sedang dihadapi oleh operator listrik nasional tersebut. Hal ini merupakan prioritas utama demi menjaga stabilitas pasokan energi.
"Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," tegas Bahlil Lahadalia.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai respons atas laporan pemadaman yang terjadi. Informasi mengenai desakan ini dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM pada hari Sabtu, 20 Juni 2026.
Dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, permintaan ini diharapkan menjadi titik balik bagi PLN untuk segera memulihkan keandalan sistem kelistrikan di Jawa. Masyarakat menanti solusi jangka pendek dan jangka panjang dari persoalan ini.
