BISNIS.HOTNEWS.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi kinerja dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah di daerah tersebut.
Lokasi utama kunjungan kerja tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Kunjungan ke kantor vertikal Kementerian Keuangan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap kinerja fiskal di daerah.
Dalam kunjungannya, fokus utama Purbaya adalah meninjau secara langsung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah digulirkan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini penting untuk memastikan alokasi dana berjalan sesuai rencana.
Selain evaluasi APBN, Menteri Purbaya juga memantau secara spesifik pelaksanaan beberapa program prioritas pemerintah yang sedang berjalan di Jateng. Program-program ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan utama dalam tinjauan tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu indikator penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak-anak usia dini.
Program unggulan lainnya yang turut diperiksa adalah inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta progres pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pendirian Sekolah Rakyat. Semua ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan.
Terkait upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, Purbaya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus berupaya mendorong berbagai inisiatif. Hal ini dilakukan karena indikator ekonomi di daerah tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026, sebagai bagian dari evaluasi komprehensif terhadap kinerja fiskal daerah.
