BISNIS.HOTNEWS.ID - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini membuka fakta mengenai dinamika internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hubungan kerja antara dua direktorat jenderal penting. Hal ini berkaitan erat dengan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Secara spesifik, Purbaya menyoroti bahwa pada periode sebelumnya, sinergi antara Bea Cukai dan Pajak kerap mengalami hambatan signifikan. Permasalahan ini ternyata berakar dari perbedaan mendasar dalam struktur dan cara pandang internal kedua institusi tersebut.
Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah adanya perbedaan budaya kerja yang tidak selaras antar direktorat di bawah naungan Kemenkeu. Ketidakselarasan ini menciptakan kondisi yang kurang kondusif untuk kolaborasi yang mulus dan efektif dalam menjalankan tugas masing-masing.
Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan budaya tersebut secara praktis menciptakan semacam "sekat" pemisah di antara unit-unit kerja tersebut. Akibatnya, masing-masing direktorat cenderung berjalan secara independen tanpa integrasi yang kuat dalam operasional sehari-hari.
Kondisi yang terfragmentasi ini, sebagaimana diakui oleh Menteri Keuangan, secara langsung berdampak pada kesulitan dalam mewujudkan kerja sama yang optimal antara kedua unit penting tersebut. Ini menjadi tantangan struktural yang harus diatasi demi efisiensi kementerian.
Menteri Purbaya menyampaikan pengakuannya saat memberikan keterangan di hadapan anggota dewan. Momen ini terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, pada hari Senin, 15 Juni lalu.
"Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya. Sekarang sudah bisa dibereskan. Jadi, kita dorong itu supaya kerja samanya bagus," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tantangan historis itu nyata, saat ini telah ada upaya serius untuk memperbaiki dan menyelesaikan perselisihan budaya tersebut. Pemerintah kini fokus mendorong integrasi agar kolaborasi dapat berjalan lebih baik ke depannya.
Dikutip dari sumber berita, Menteri Keuangan menekankan pentingnya kesatuan gerak antara DJP dan DJBC demi kepentingan penerimaan negara yang lebih baik. Langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kolektif Kemenkeu secara keseluruhan.
