BISNIS.HOTNEWS.ID - Penyaluran resmi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan berhenti sementara selama periode libur sekolah berlangsung. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk melakukan perbaikan signifikan terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Keputusan penghentian sementara ini juga mencakup agenda penting untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua fasilitas dapur yang selama ini bertugas menyediakan layanan bagi program MBG. Langkah ini bertujuan memastikan kualitas dan standar layanan terpenuhi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memberikan konfirmasi resmi mengenai moratorium sementara penyaluran MBG tersebut. Penataan menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
Agustina Arumsari menjelaskan bahwa masa libur sekolah ini akan dimanfaatkan secara maksimal oleh BGN untuk melakukan perbaikan sistemik. Hal ini dilakukan agar ketika siswa kembali ke sekolah, kondisi operasional di lapangan sudah jauh lebih baik.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi," kata Agustina Arumsari.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agustina Arumsari usai mengikuti rangkaian rapat kerja penting bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta. Momen ini menjadi kesempatan untuk meninjau kembali implementasi program prioritas pemerintah tersebut.
Rapat kerja tersebut, yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 Juni 2026, menjadi forum utama bagi BGN untuk memaparkan rencana perbaikan dan evaluasi program MBG kepada legislator. Agenda utama adalah memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program.
Dengan adanya jeda operasional ini, pemerintah melalui BGN berupaya meminimalisir potensi kendala teknis atau administratif yang mungkin muncul dalam penyediaan makanan bergizi bagi siswa di seluruh wilayah operasional.
Dilansir dari pemberitaan yang berkembang, penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya responsif pemerintah terhadap isu-isu kualitas layanan yang mungkin muncul selama periode penyaluran sebelumnya.
