BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas yang komprehensif di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian koordinator, kementerian teknis, serta institusi penegak hukum negara.
Agenda utama rapat tersebut mencakup pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari kelancaran operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga perkembangan terkini terkait konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan bahwa rapat terbatas tersebut berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam. Selama durasi tersebut, berbagai topik penting didiskusikan secara mendalam.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara tegas meminta agar operasional KDMP serta Koperasi Nelayan Merah Putih mendapatkan dukungan yang komprehensif. Dukungan ini diharapkan datang dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait.
"Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian/lembaga," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Selain dukungan dari kementerian dan lembaga pemerintah, Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini menunjukkan sinyal kuat dari pemerintah untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas koperasi-koperasi tersebut.
"Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri," tambah Zulkifli Hasan, menggarisbawahi cakupan dukungan yang diminta oleh Presiden.
Arahan Presiden ini diharapkan dapat memperkuat fondasi dan operasional koperasi-koperasi tersebut agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya para petani dan nelayan. Dukungan lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pembentukan koperasi-koperasi tersebut.
Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program guna mendukung sektor ekonomi kerakyatan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
