BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara mengenai sorotan publik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan yang berlokasi di Papua Selatan. Sorotan tersebut muncul setelah adanya sebuah film berjudul "Pesta Babi" yang mengangkat isu mengenai potensi pengambilalihan tanah dan ruang hidup masyarakat adat setempat.
Menteri Amran menegaskan bahwa pelaksanaan PSN di Papua Selatan bukanlah inisiatif sepihak, melainkan sebuah program terencana oleh pemerintah pusat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan di tingkat nasional.
Selain menjamin ketersediaan pangan nasional, program pengembangan pangan di wilayah tersebut juga dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Papua Selatan. Hal ini menjadi fokus penting dalam kerangka pembangunan regional.
Pemerintah merasa perlu untuk melakukan antisipasi jangka panjang terkait kebutuhan pangan seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan pangan masa depan menjadi pertimbangan krusial dalam perencanaan strategis ini.
"Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah," ujar Amran dalam siaran pers yang dirilis pada Sabtu (13/6/2026).
Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa pengembangan sektor pangan di Papua merupakan bagian integral dari strategi pemerintah yang lebih luas. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada komoditas utama seperti padi, tetapi juga secara aktif mendorong pengembangan komoditas lokal yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola konsumsi masyarakat Papua selama ini, seperti sagu dan ubi.
Menanggapi kekhawatiran mengenai kepemilikan lahan, Amran memberikan jaminan bahwa lahan yang saat ini dikelola dalam kerangka program strategis tersebut adalah lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Ia secara tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari adanya program ini.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, Kementerian Pertanian berupaya memastikan bahwa setiap proyek strategis yang dijalankan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memberikan keuntungan nyata bagi komunitas lokal.
