BISNIS.HOTNEWS.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengambil langkah proaktif dalam mengoptimalkan penerimaan negara dengan memanfaatkan teknologi digital. Otoritas perpajakan tersebut secara resmi mengirimkan surat elektronik atau email imbauan kepada jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia yang tercatat masih memiliki kewajiban belum terselesaikan.
Langkah pengiriman email massal ini berfungsi sebagai instrumen pengingat (reminder) yang persuasif sebelum DJP melakukan tindakan penagihan yang lebih aktif. Pendekatan digital ini dinilai lebih efisien dan ramah terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran kepatuhan sukarela.
Dilansir dari detikcom pada Kamis (9/7/2026), kebijakan ini menyasar hampir dua juta wajib pajak yang terdeteksi memiliki tunggakan dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen DJP dalam mengintegrasikan sistem data perpajakan yang semakin akurat dan transparan.
Upaya penagihan melalui media elektronik ini dipandang sebagai strategi taktis untuk mengurangi piutang pajak negara secara signifikan tanpa memerlukan biaya operasional yang besar. Melalui metode ini, DJP dapat menjangkau wajib pajak secara personal, langsung ke alamat email yang terdaftar dalam sistem DJP Online.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, memberikan konfirmasi resmi mengenai jumlah wajib pajak yang menjadi target dari program pengiriman email pengingat ini. Beliau menjelaskan bahwa langkah tersebut menyasar kelompok penunggak pajak dalam skala yang cukup besar.
"Sebanyak 1.853.854 email," kata Inge terkait jumlah pesan elektronik yang telah disebarkan kepada para wajib pajak penunggak tersebut.
Dengan pengiriman surat elektronik ke lebih dari 1,85 juta wajib pajak tersebut, DJP berharap para wajib pajak segera melakukan klarifikasi atau melunasi kewajibannya. Respons cepat dari wajib pajak sangat diharapkan guna menghindari sanksi administrasi yang lebih berat di masa mendatang.
Melalui pemanfaatan data digital yang terintegrasi, DJP terus memperkuat basis pengawasan kepatuhan perpajakan di tanah air. Langkah persuasif ini diharapkan mampu mendorong realisasi target penerimaan pajak nasional demi mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.
