BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia tengah merencanakan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya saat ini masih mencapai ribuan unit. Rencana ambisius ini bertujuan untuk menyederhanakan tata kelola dan meningkatkan efisiensi perusahaan plat merah di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan rencana pemangkasan signifikan tersebut dalam sebuah acara penting beberapa waktu lalu. Langkah ini menandai perubahan fundamental dalam pengelolaan aset negara yang selama ini dikelola oleh ratusan BUMN.
Informasi mengenai pemangkasan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu, 28 Juni 2026.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengambil langkah awal dengan menutup lebih dari 200 BUMN yang dianggap kurang produktif atau tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Penutupan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja entitas negara.
Presiden Prabowo memberikan gambaran jelas mengenai target akhir dari restrukturisasi ini, yang mana jumlah BUMN akan dikurangi secara bertahap. Target akhir yang ditetapkan adalah menyisakan sekitar 250 BUMN saja di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan progres yang sudah berjalan dan target yang ingin dicapai ke depan. "Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200," kata beliau.
Lowongan Emas Bagi Fresh Graduate: Pintu Magang Nasional 2026 Dibuka Pertengahan Juli
Beliau kemudian mengonfirmasi target akhir yang lebih ramping setelah melalui proses konsolidasi dan evaluasi mendalam. Presiden Prabowo melanjutkan, "Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir dari siaran resmi, pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kuat pemerintahan untuk menciptakan BUMN yang lebih fokus, sehat secara finansial, dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian bangsa. Proses transisi ini diperkirakan akan memakan waktu dan memerlukan koordinasi antar kementerian terkait.
