BISNIS.HOTNEWS.ID - Insiden pemadaman listrik yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini telah menarik perhatian serius dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kejadian ini mendorong YLKI untuk mengambil langkah proaktif dalam menyikapi situasi yang terjadi di bawah naungan PT PLN (Persero).
Menanggapi hal tersebut, YLKI secara resmi mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto agar segera turun tangan dalam menangani polemik kelistrikan nasional ini. Desakan ini disampaikan mengingat dampak luas pemadaman listrik terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mendorong agar Presiden Prabowo segera menempatkan isu pemadaman listrik ini sebagai agenda strategis pemerintahan. Hal ini dikarenakan persoalan kelistrikan memiliki implikasi signifikan terhadap potensi krisis ketahanan energi nasional.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, Rio Priambodo menyatakan bahwa isu kelistrikan tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah internal korporasi saja. Persoalan ini menyangkut langsung kepentingan publik serta hajat hidup masyarakat secara luas.
"Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional," ujar Rio Priambodo dalam siaran resmi yang diterima pada Minggu (21/6/2026). Pernyataan ini menekankan urgensi intervensi dari tingkat tertinggi eksekutif.
Lebih lanjut, Rio Priambodo menekankan bahwa rangkaian insiden ini tidak dapat direduksi hanya sebagai gangguan teknis biasa. Insiden pemadaman listrik merupakan persoalan serius karena menopang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan hingga pelayanan publik.
Menurut pandangan YLKI, pemadaman yang terjadi secara repetitif menandakan adanya persoalan struktural yang mendasar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional perusahaan listrik negara tersebut.
Evaluasi tersebut harus mencakup keandalan sistem pembangkit listrik, efisiensi jaringan distribusi, serta manajemen risiko yang diterapkan oleh PLN. Selain itu, tata kelola pelayanan kepada konsumen juga perlu ditinjau ulang secara komprehensif.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, Rio Priambodo menegaskan bahwa "Persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat." Hal ini menjadi landasan utama desakan YLKI kepada pemerintahan baru.
