BISNIS.HOTNEWS.ID - Wacana pemerintah mengenai penyesuaian kembali anggaran untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), kini mendapatkan respons dari kalangan ekonom. Langkah ini dilihat bukan sebagai pembatalan, melainkan sebagai penyesuaian kebijakan yang strategis.
Hal ini menjadi sorotan publik dan para pengamat kebijakan fiskal dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara. Penyesuaian anggaran tersebut dipersepsikan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, memberikan pandangan mengenai implikasi dari potensi pemangkasan anggaran tersebut. Menurutnya, tindakan mengurangi atau menyesuaikan kembali alokasi dana MBG merupakan sinyal positif.
"Apabila pemerintah mulai mengurangi atau menyesuaikan kembali anggaran MBG, langkah tersebut justru dapat dibaca sebagai koreksi fiskal yg rasional," kata Peneliti FITRA, Badiul Hadi, saat dihubungi pada hari Jumat, 12 Juni 2026.
Badiul menekankan bahwa fokus utama kebijakan belanja negara seharusnya tidak lagi sekadar pada besaran nominal yang digelontorkan. Prioritas kini harus bergeser pada hasil nyata yang dicapai dari setiap pengeluaran pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari alokasi dana tersebut haruslah terukur, yakni memastikan perbaikan gizi masyarakat, penurunan angka stunting, dan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional secara signifikan.
"Dalam kondisi fiskal yang semakin ketat, efektivitas harus menjadi ukuran utama, bukan semata besaran anggaran," ujarnya, menyoroti pentingnya efisiensi belanja di masa mendatang.
Lebih lanjut, Badiul juga menyoroti aspek tata kelola dan akuntabilitas dari program berskala besar seperti MBG. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya terletak pada besaran dana yang dialokasikan.
"Dalam konteks tata kelola anggaran, menurut Badiul, masalah utama program MBG bukan semata besarnya anggaran, melainkan lemahnya jaminan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan MBG," tambahnya.
