BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan kajian mendalam mengenai daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan program bantuan gizi tersebut benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah melakukan refocusing anggaran dan distribusi bantuan. Program akan dievaluasi ulang agar alokasi dana lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan oleh kelompok yang rentan secara ekonomi.
Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya yang terlibat dalam implementasi program ini. Koordinasi ini penting untuk merumuskan kriteria baru penerima manfaat.
Salah satu kelompok yang disorot dalam rencana penyesuaian ini adalah siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikategorikan sebagai kelas atas atau elit. BGN menilai bahwa kelompok ini mungkin tidak lagi memerlukan intervensi langsung dari program MBG.
Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi keluarga siswa SMA di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap sudah mampu secara finansial. Mereka dinilai memiliki kapasitas untuk membiayai kebutuhan makan harian anak-anak mereka tanpa bantuan negara.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan pandangan spesifik mengenai perlunya peninjauan kembali alokasi bantuan untuk segmen ini. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum resmi di ibu kota.
"Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agustina Arumsari di hadapan publik saat berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari Senin (15/6) kemarin. Hal ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program subsidi populer tersebut.
Dikutip dari berbagai sumber, upaya pemotongan bagi segmen yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengalihkan sumber daya ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi bagi siswanya. Evaluasi ini merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana publik.
