BISNIS.HOTNEWS.ID - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja). Pembentukan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kepada institusi Kejaksaan Agung.
Langkah ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. DPR RI memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku dan transparan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan Panja ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tugas konstitusional tersebut. Pengawasan khusus ini diperlukan untuk memantau secara saksama seluruh tahapan penanganan perkara yang menjadi perhatian.
"Komisi III secara tersendiri akan melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini melalui pembentukan panja di tingkat Komisi III," ujar Habiburokhman dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Ia menambahkan bahwa segera setelah mengakhiri agenda konferensi pers, Komisi III DPR RI langsung menggelar rapat internal. Rapat ini memiliki agenda utama untuk secara resmi membentuk Panja yang dimaksud.
"Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus di Komisi III DPR melalui pembentukan panja ini," jelas Habiburokhman lebih lanjut mengenai tindak lanjut agenda pembentukan Panja tersebut.
Pembentukan Panja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi. Pengawasan oleh DPR RI menjadi salah satu mekanisme penting untuk menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, pembentukan Panja ini menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk menjalankan fungsinya secara proaktif. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan dalam proses hukum yang tengah berjalan.
