BISNIS.HOTNEWS.ID - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendala utama yang dihadapi adalah belum diterimanya tambahan anggaran khusus untuk mengawal program prioritas tersebut.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, setelah menghadiri rapat bersama Komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Situasi ini menjadi perhatian mengingat pentingnya memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
Perlu dicatat bahwa BPOM sebelumnya sempat dijanjikan mendapatkan alokasi dana tambahan untuk mendukung tugas pengawasan ini. Dana yang dijanjikan tersebut awalnya ditetapkan cukup besar untuk menunjang operasional pengawasan di lapangan.
Menurut keterangan yang diberikan, alokasi dana tambahan yang dijanjikan kepada BPOM semula bernilai Rp700 miliar. Namun, jumlah tersebut kemudian mengalami penyesuaian atau pengurangan dalam proses persetujuan akhir.
"Nah, untuk MBG, kan kemarin kita sudah diputuskan dapat tambahan Rp700 miliar. Akhirnya yang disetujui Rp675 miliar. Sekarang yang Rp675 miliar itu juga ditarik ke Kementerian Keuangan," kata Taruna usai rapat bersama DPR, dikutip Kamis (11/6).
Kondisi yang paling memprihatinkan adalah penarikan kembali dana yang sudah sempat disetujui tersebut ke kas Kementerian Keuangan. Penarikan ini dilakukan setelah sempat ada persetujuan atas alokasi dana sebesar Rp675 miliar.
Akibat dari penarikan dana tersebut, BPOM kini berada dalam posisi tanpa adanya sumber daya finansial tambahan yang dialokasikan secara spesifik untuk mengawasi implementasi program MBG. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pengawasan.
"Jadi sekarang tidak ada. Tidak ada untuk pengawasan Makan Bergizi Gratis. Sampai detik ini, Badan POM belum menerima tambahan anggaran," ujarnya.
Situasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian anggaran yang berdampak langsung pada kesiapan BPOM dalam melaksanakan mandat pengawasan demi menjamin keselamatan konsumen terkait program MBG. Dilansir dari Bloomberg Technoz, Jakarta, isu ini menjadi fokus pembahasan penting dalam pertemuan lembaga tersebut dengan DPR.
