BISNIS.HOTNEWS.ID - Pernyataan dari ekonom senior, Chatib Basri, mengenai kondisi perekonomian Indonesia hingga tahun 2026 patut diapresiasi dalam konteks stabilitas makro. Beliau meyakinkan bahwa Indonesia saat ini tidak sedang menuju jurang krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Secara fundamental, kekuatan makroekonomi Indonesia telah jauh menguat dibandingkan dengan periode krisis moneter tiga dekade silam. Hal ini terlihat dari berbagai indikator kunci yang menunjukkan ketahanan sistem keuangan nasional.
Kondisi yang lebih kuat tercermin dalam rezim nilai tukar yang kini lebih fleksibel dan sistem perbankan yang menunjukkan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, cadangan devisa negara juga tercatat lebih kuat dari sebelumnya.
Kemampuan pelaku ekonomi dalam mengelola risiko terkait nilai tukar valuta asing juga menjadi salah satu faktor penting yang menjauhkan Indonesia dari ancaman krisis besar. Stabilitas ini menjadi landasan optimisme ekonomi saat ini.
Namun, di tengah optimisme makro tersebut, muncul pengakuan penting yang lebih krusial daripada sekadar perdebatan mengenai kurs rupiah atau defisit fiskal. Pengakuan ini berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.
Chatib Basri secara spesifik mengakui adanya tekanan signifikan yang dialami oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Kelompok ini mencakup desil 5 hingga desil 8 dalam distribusi pendapatan.
"Pengakuan" dari Chatib Basri ini dilihat sebagai kejujuran bahwa kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih menguntungkan kelompok atas dan terbawah, namun kurang memperhatikan nasib kelas menengah, ujar seorang analis ekonomi.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kelas menengah mengalami pertumbuhan negatif, padahal pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi terkendali, dan investasi terus didorong? Kondisi ini memerlukan tinjauan serius dari para perumus kebijakan.
Dampak dari tertekananya kelas menengah ini berlanjut pada penurunan daya beli secara agregat. Penurunan daya beli ini secara mikro dapat menekan ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, meskipun data makro terlihat baik.