BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini memberikan tanggapan resmi terkait video yang menjadi viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan seorang petani menggunakan obat-obatan umum untuk menyuburkan tanaman cabai. Respons ini muncul setelah adanya spekulasi yang menghubungkan praktik tersebut dengan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Fenomena penggunaan obat-obatan seperti Paracetamol dan vitamin B complex untuk tanaman cabai ini menarik perhatian publik dan otoritas pertanian nasional. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai praktik budi daya yang tidak sesuai dengan anjuran standar pertanian.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Muhammad Agung Sunusi, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan obat-obatan tersebut untuk tujuan menyuburkan tanaman cabai sama sekali tidak direkomendasikan dalam konteks budi daya di Indonesia. Praktik ini dianggap berada di luar panduan resmi pertanian.
Agung Sunusi menduga bahwa tren penggunaan obat manusia pada tanaman ini kemungkinan besar hanya berakar dari pengalaman empiris pribadi petani atau informasi yang menyebar luas melalui jejaring media sosial semata. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik di tingkat lapangan.
"Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah yang memadai yang menunjukkan bahwa paracetamol dapat meningkatkan produktivitas cabai secara konsisten, aman, dan ekonomis di tingkat lapangan," ujar Agung Sunusi saat dihubungi Jumat (19/6/2026).
Pernyataan penting ini menggarisbawahi bahwa meskipun praktik tersebut mungkin dilakukan oleh beberapa pihak, tidak ada dasar ilmiah yang mendukung efektivitas dan keamanannya bagi hasil panen cabai.
Lebih lanjut, Muhammad Agung Sunusi menekankan implikasi dari kurangnya validasi ilmiah tersebut. "Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dijadikan acuan budi daya yang direkomendasikan," tegasnya.
Kementan melalui juru bicaranya mengimbau para petani untuk tetap berpegang pada metode budi daya yang telah teruji dan direkomendasikan oleh institusi pertanian resmi guna menjaga kualitas dan kuantitas produksi cabai nasional.
Dilansir dari detikcom, respons resmi ini disampaikan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, sebagai bentuk klarifikasi publik terhadap praktik yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
