Dugaan Kebocoran Anggaran Puluhan Miliar APBD Maybrat, Masyarakat Siapkan Bukti untuk KPK dan Kejagung

BISNIS.HOTNEWS.ID - Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, kian menguat dan memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Isu mengenai dugaan kebocoran anggaran daerah senilai puluhan miliar rupiah kini menjadi sorotan publik.

Gelombang protes dari warga yang merasa geram atas tata kelola keuangan di wilayah mereka semakin membesar. Mereka berencana menindaklanjuti temuan ini ke ranah hukum dengan mendatangi lembaga penegak hukum di ibu kota.

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya catatan-catatan miring yang terungkap dari hasil audit negara. Temuan tersebut mengindikasikan adanya potensi kebocoran anggaran dalam skala yang masif di tubuh pemerintahan daerah tersebut.

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi warga telah menyusun berkas yang rapi. Dokumen tersebut berisi bukti-bukti dugaan penyimpangan dalam penggunaan uang rakyat di Kabupaten Maybrat.

Berkas-berkas tersebut dipersiapkan secara spesifik untuk diserahkan kepada penyidik lembaga antirasuah. Tujuannya adalah untuk menguji secara mendalam legalitas dan akuntabilitas dari setiap penggunaan dana publik yang telah dilakukan.

Rencana aksi ini menunjukkan keseriusan warga dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Mereka berharap proses hukum dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik tata kelola anggaran daerah tersebut.

"Sejumlah elemen warga yang geram melihat carut-marutnya tata kelola keuangan negara di daerahnya memutuskan untuk segera menyambangi markas penegak hukum di ibu kota, yakni KPK dan Kejagung," disampaikan oleh perwakilan aliansi.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa dokumen yang telah disusun siap diserahkan. "Berkas laporan yang telah disusun rapi tersebut siap diserahkan kepada penyidik antikorupsi guna menguji legalitas serta akuntabilitas penggunaan uang rakyat," ungkap salah satu koordinator aksi.

Dilansir dari Infotren.id, langkah proaktif masyarakat ini menandai babak baru dalam pengawasan publik terhadap anggaran daerah di Papua Barat Daya. Mereka menantikan respons cepat dari aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dana puluhan miliar tersebut.