BISNIS.HOTNEWS.ID - Sejumlah pihak yang tergabung sebagai mitra dapur dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi terkini terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelompok ini terdiri dari pelaku UMKM, koperasi, kelompok tani, serta relawan pendukung program tersebut.
Mereka menyoroti munculnya beragam narasi dan pernyataan resmi maupun tidak resmi mengenai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai telah memicu kebingungan signifikan di tengah masyarakat umum. Hal ini menjadi fokus utama tuntutan mereka kepada otoritas terkait.
Melalui sebuah keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media, para perwakilan mitra dapur ini menegaskan bahwa informasi yang beredar luas telah menimbulkan dampak negatif. Penyebaran informasi tersebut terjadi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, kanal YouTube, televisi, hingga platform media daring.
Dampak dari informasi yang tidak sinkron ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintah tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan polemik berkepanjangan dan kesalahpahaman publik mengenai implementasi Program MBG.
Secara spesifik, perwakilan mitra dapur mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memberikan kepastian hukum yang jelas terkait lima isu krusial dalam program tersebut. Isu-isu ini dianggap mendasar dan memerlukan penegasan segera dari regulator.
Kondisi ketidakpastian ini menjadi perhatian serius karena mitra dapur merupakan ujung tombak operasional di lapangan. Mereka memerlukan landasan hukum yang kuat agar dapat menjalankan tugas penyediaan gizi tanpa hambatan administrasi atau interpretasi yang berbeda-beda.
Mendagri Soroti Penerapan Pembebasan BPHTB Rumah MBR di Bekasi, Warga Masih Dimintai Pembayaran
"Sejumlah perwakilan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelaku UMKM, koperasi, kelompok tani, dan relawan pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keprihatinan atas munculnya berbagai narasi dan pernyataan terkait kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kebingungan di tengah masyarakat," demikian bunyi keterangan resmi mereka.
Pihak-pihak terkait berharap agar BGN segera mengambil langkah konkret dalam mengklarifikasi setiap poin yang menjadi keraguan. Klarifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program demi kesejahteraan penerima manfaat.
"Melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menilai sejumlah informasi yang berkembang di media sosial, kanal YouTube, televisi, hingga media daring telah menimbulkan ketidakpastian, polemik, dan kesalahpahaman mengenai pelaksanaan Program MBG," tambah keterangan tersebut.
