BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia secara resmi menggelar forum penting untuk membahas peningkatan sinergi sosio-ekonomi di wilayah perbatasan kedua negara. Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda rutin dalam kerangka kerja sama bilateral.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam agenda Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (SEKBER) Koordinasi dan Konsultasi (KK) dan Kelompok Kerja Sama (JKK) Sosio-Ekonomi (SOSEK) MALINDO Tahun 2026. Sidang ini berlangsung pada hari Rabu, 10 Juni 2026.
Lokasi strategis dipilih untuk menjadi tuan rumah pertemuan penting ini, yakni Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan Bandung diharapkan dapat memfasilitasi diskusi yang mendalam mengenai isu-isu perbatasan.
Forum tersebut dihadiri oleh delegasi kunci dari kedua negara, termasuk perwakilan pemerintah daerah yang secara langsung mengelola wilayah perbatasan. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap implementasi di lapangan.
Perwakilan yang hadir mencakup otoritas dari wilayah Indonesia seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, serta dari sisi Malaysia, yakni Sarawak, Sabah, dan Melaka. Kehadiran mereka memastikan perspektif regional terwakili.
Diskusi ini memiliki fokus utama yakni mengidentifikasi dan mengatasi tantangan strategis yang muncul di kawasan perbatasan bersama kedua negara. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bersama.
Amran, yang menjabat sebagai Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara (Waskoban) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, turut hadir sebagai Ketua Sekretariat KK SOSEK Indonesia. Peran beliau sangat sentral dalam memimpin agenda Indonesia.
Mengenai pentingnya forum ini, Amran menyampaikan bahwa pertemuan ini berfungsi sebagai platform utama untuk mengkaji isu-isu strategis yang dihadapi kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. "Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujar Amran.
Dilansir dari sumber berita terkait, pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan antar kedua negara di zona perbatasan.
