BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, secara resmi mencopot Perdana Menteri (PM) Ousmane Sonko dari jabatannya. Keputusan ini diambil menyusul adanya perbedaan pandangan signifikan antara keduanya mengenai strategi penanganan krisis utang yang tengah melanda negara di Afrika Barat tersebut.
Peristiwa pemecatan ini, alih-alih meredakan ketegangan, justru memperdalam gejolak politik domestik di Senegal. Kondisi ini secara langsung menghambat upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan fiskal dan masalah utang negara yang semakin memburuk.
Permasalahan utama muncul ketika Presiden Faye pada akhir Mei menyatakan niatnya untuk memimpin langsung negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait penyelesaian krisis utang. Hal ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dari arahan yang diinginkan oleh pihak perdana menteri sebelumnya.
Namun, Ousmane Sonko menolak rencana restrukturisasi utang yang diusulkan oleh Presiden Faye. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa rencana tersebut dianggap memalukan bagi kedaulatan negara.
Akibat penentangan tersebut, Presiden Faye segera mengambil tindakan dengan memberhentikan Sonko dari posisi Perdana Menteri. Awalnya, pemecatan ini dipandang sebagai langkah untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan visi pemerintahan yang baru terpilih.
Komplikasi politik muncul ketika Sonko terpilih sebagai ketua parlemen tak lama setelah pemecatannya, yang kemudian mempersulit manuver eksekutif. Hal ini menjadi krusial karena parlemen memiliki otoritas untuk menyetujui keputusan-keputusan eksekutif yang bersifat penting.
Situasi semakin pelik karena partai yang dipimpin oleh Sonko, yakni PASTEF, menguasai mayoritas signifikan di DPR, memegang 130 dari total 165 kursi parlemen negara tersebut. Kekuatan parlemen ini memberikan Sonko pengaruh besar meskipun ia telah dicopot dari kabinet.
Lebih lanjut, Sonko mengumumkan bahwa PASTEF tidak akan berpartisipasi dalam agenda pemerintahan yang baru, sehingga memicu kekhawatiran akan potensi kebuntuan politik (political deadlock). Kondisi ini, ditambah dengan belum terbentuknya kabinet lengkap, sangat menghambat pembicaraan antara Presiden Faye dan IMF mengenai penyelesaian krisis utang.
Pemerintahan baru Senegal, yang dipimpin oleh Presiden Faye, pada September 2024 mengungkapkan adanya temuan catatan utang yang sebelumnya tidak dilaporkan oleh rezim sebelumnya. Skala pasti dari "utang gelap" ini masih menjadi subjek investigasi lebih lanjut.
