BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyerukan ajakan kolaboratif kepada berbagai pihak untuk mempercepat implementasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor kelautan dan perikanan. Ajakan ini menyasar seluruh kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, sektor dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memastikan target-target pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama adalah mengakselerasi program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kedaulatan pangan nasional.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Momen penyampaian tersebut terjadi saat berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan pada Kamis (2/7).
Rakornas tersebut mengusung tema besar 'Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan'. Acara konsolidasi nasional ini dilaksanakan di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta.
Menteri Trenggono menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk menyatukan visi dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/7/2026).
Dengan adanya percepatan ini, pemerintah berharap dampak nyata dari program-program prioritas, seperti pembangunan kampung nelayan dan pengembangan kawasan tambak udang, dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang menjadi target utama pembangunan.
Rakornas ini menjadi penanda keseriusan KKP dalam memetakan dan mengeksekusi program prioritas hingga tahun 2026, demi terwujudnya swasembada pangan perikanan yang berkelanjutan.
Dikutip dari keterangan resmi KKP, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dinilai krusial untuk mengatasi tantangan implementasi di lapangan.
