BISNIS.HOTNEWS.ID - Menjadi perbincangan hangat di ranah digital, lokasi pembangunan unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih menuai sorotan tajam dari publik. Beberapa warga mempertanyakan mengapa lokasi yang dipilih terkesan jauh dari permukiman padat, bahkan berada di kawasan pegunungan dan hutan.
Isu mengenai penempatan yang dinilai kurang strategis ini akhirnya menarik perhatian dari jajaran menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dua menteri telah memberikan respons resmi terkait polemik yang berkembang pesat di media sosial belakangan ini.
Salah satu yang memberikan tanggapan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas. Ia berusaha meluruskan persepsi publik mengenai fungsi utama dari pendirian koperasi tersebut.
Zulhas menjelaskan bahwa penentuan lokasi yang tampak terpencil tersebut sejatinya berkaitan erat dengan peran fundamental koperasi sebagai penyerap hasil produksi lokal atau yang dikenal sebagai offtaker. Fungsi ini berbeda jauh dengan konsep supermarket komersial.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan. Acara penting tersebut diselenggarakan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 2 Juli 2026.
Zulhas menyoroti keberadaan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai contoh nyata dari filosofi penempatan ini. Ia menegaskan bahwa lokasi koperasi harus relevan dengan kebutuhan komunitas yang dilayaninya.
"Banyak sekali kata-katakan ini kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung. Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujar Zulhas menanggapi pertanyaan publik, Kamis (2/7/2026).
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pertimbangan utama dalam penentuan lokasi adalah aksesibilitas terhadap sumber daya produksi di wilayah tersebut, bukan sekadar kemudahan akses bagi konsumen umum.
Dikutip dari berbagai sumber media, respons dari menteri tersebut diharapkan dapat meredam kegaduhan publik dan memberikan pemahaman yang utuh mengenai strategi distribusi dan penyerapan hasil pertanian atau perikanan oleh program pemerintah.
