BISNIS.HOTNEWS.ID - Ketegangan maritim kembali memanas setelah Pemerintah Iran secara resmi menyampaikan klaim kedaulatan mereka atas sebagian wilayah perairan vital Selat Hormuz kepada badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah diplomatik ini berpotensi memperkeruh isu sensitif yang selama ini menjadi titik perdebatan dalam dialog antara Teheran dan Washington.
Keputusan Iran ini dikomunikasikan melalui dokumen resmi yang diserahkan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), lembaga PBB yang memiliki mandat mengawasi keselamatan dan regulasi pelayaran global. Dokumen tersebut menegaskan posisi Teheran mengenai kontrol atas jalur air strategis tersebut.
Pemerintah Iran secara tegas menyatakan bahwa yurisdiksi mereka mencakup area tertentu di dalam koridor perairan tersebut. Klaim ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang diakui secara universal.
Dalam dokumen yang diserahkan, Teheran menggarisbawahi landasan hukum atas klaim mereka, menekankan pentingnya kedaulatan pesisir. "Sebagian wilayah Selat Hormuz masuk dalam teritori perairan Republik Islam Iran," tulis pernyataan resmi Iran dalam dokumen tersebut, sebagaimana dikutip dari Bloomberg.
Lebih lanjut, Iran memaparkan argumen hukumnya mengenai hak negara pesisir atas perairannya. "Di bawah hukum laut internasional, sebuah negara kepulauan atau pesisir memiliki kedaulatan, yurisdiksi, dan otoritas penuh atas wilayah laut teritorialnya," demikian ditegaskan dalam notifikasi tersebut.
Saat ini, langkah Iran untuk menegaskan kontrol, termasuk potensi penarikan biaya retribusi bagi kapal komersial yang melintas, sedang dipantau ketat oleh seluruh industri pelayaran dunia. Negara-negara tetangga di kawasan Teluk juga menunjukkan kewaspadaan tinggi atas perkembangan ini.
Menanggapi perkembangan ini, Komando Pusat AS (USCENTCOM) telah mengeluarkan respons tegas mengenai komitmen mereka terhadap jalur pelayaran internasional. USCENTCOM menegaskan posisi mereka untuk menjaga akses terbuka di perairan tersebut.
"Komando Pusat AS menegaskan bahwa pasukannya akan tetap mendukung penuh prinsip kebebasan navigasi internasional 'tanpa tunduk pada klaim persyaratan sepihak maupun hambatan apa pun'," demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Komando Pusat AS.
Namun, satu hal yang belum dirinci oleh pihak Teheran dalam dokumen yang disampaikan kepada IMO adalah spesifikasi mengenai batas geografis klaim tersebut. Pihak Iran tidak mencantumkan titik koordinat pasti mengenai wilayah yang mereka maksud dalam notifikasi tersebut.
