BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Republik Indonesia tengah merencanakan langkah transisi energi dari penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) dengan kapasitas 3 kilogram (kg). Rencana masifikasi penggunaan CNG berukuran kecil ini, sebagaimana diberitakan oleh Bloomberg Technoz, telah memicu respons tegas dari berbagai perwakilan konsumen di Indonesia.
Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga tersebut menekankan bahwa fokus utama dalam implementasi kebijakan baru ini haruslah pada jaminan keselamatan bagi seluruh konsumen yang akan menggunakannya.
YLKI secara eksplisit menyatakan keberatan jika masyarakat dijadikan sebagai subjek uji coba atau 'kelinci percobaan' dalam proyek pengenalan teknologi energi baru ini. Mereka menuntut adanya landasan keamanan yang kokoh sebelum kebijakan tersebut disahkan secara luas.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, yang menekankan pentingnya kajian ilmiah sebelum kebijakan masifikasi CNG 3 kg ini diketuk palu. Menurutnya, aspek keamanan adalah syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak manapun.
"Jaminan keamanan produk tidak bisa dilonggarkan. Perlu ditentukan standar tekanan gas, bahan tabung yang aman, dan mampu menahan tekanan gas dengan baik," ujar Niti Emiliana saat dihubungi oleh awak media pada hari Rabu, 8 Juli 2026.
Permintaan YLKI ini muncul sebagai antisipasi terhadap risiko teknis yang mungkin timbul dari peralihan sistem energi yang belum teruji secara masif di tingkat rumah tangga. Keselamatan konsumen menjadi prioritas utama mereka.
Oleh karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk segera melakukan serangkaian pengujian yang komprehensif dan berbasis data yang kuat. Kajian mendalam ini diperlukan untuk memastikan bahwa tabung CNG 3 kg memenuhi standar keselamatan tertinggi.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, tuntutan ini menunjukkan adanya kekhawatiran publik mengenai implementasi kebijakan energi baru yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas. Pemerintah diharapkan merespons tuntutan transparansi dan keamanan ini dengan serius.
