BISNIS.HOTNEWS.ID - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan pertemuan penting yang bersifat tertutup dengan jajaran petinggi Badan Pengelola BPI Danantara. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2026.
Rapat konsultasi tersebut memakan waktu kurang lebih dua jam lamanya, menunjukkan intensitas pembahasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai isu strategis perusahaan. Fokus utama dari pertemuan ini adalah agenda konsultasi mendalam terkait roadmap dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Development Management Fund untuk tahun anggaran 2026.
Lokasi pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi XI DPR RI, di mana pembahasan teknis mengenai perencanaan keuangan dan arah pengembangan perusahaan menjadi sorotan utama. Konsultasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPR terhadap badan usaha yang berada di bawah yurisdiksinya.
Selain anggota Komisi XI DPR RI yang hadir secara utuh, rapat ini juga dihadiri oleh delegasi utama dari PT Danantara. Delegasi ini dipimpin langsung oleh pejabat eksekutif tertinggi perusahaan tersebut.
Adapun delegasi Danantara yang turut serta dalam sesi dua jam tersebut antara lain Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Kehadiran beliau menegaskan pentingnya keputusan strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut.
Turut mendampingi CEO adalah Chief Technology Officer (CTO) Danantara yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Danantara Development Management Fund, Sigit Puji Santosa. Kehadiran CTO menunjukkan bahwa aspek teknologi dan operasional turut dibahas dalam forum tersebut.
Jajaran pimpinan Danantara lainnya juga turut serta dalam pertemuan tersebut, memastikan bahwa seluruh aspek manajemen perusahaan terwakili dalam sesi konsultasi dengan parlemen. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam memaparkan rencana kerja ke depan.
Dikutip dari sumber resmi, pertemuan ini merupakan mekanisme rutin DPR untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran dan strategi perusahaan sejalan dengan kepentingan publik serta arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
