BISNIS.HOTNEWS.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja menyampaikan pesan penting kepada jajaran Direktorat Jenderal Anggaran yang kini dipimpin oleh pejabat baru. Pesan ini disampaikan bertepatan dengan momen pelantikan pejabat baru tersebut.
Subjek utama dari arahan Menteri Purbaya adalah mengenai proses penelaahan usulan anggaran yang diajukan oleh berbagai kementerian dan lembaga (K/L) di seluruh pemerintahan. Intinya, tidak semua permintaan dana akan serta merta disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa secara spesifik menyoroti perlunya pengujian mendalam terhadap setiap proposal anggaran yang masuk ke meja kerjanya. Pengujian ini harus mencakup aspek kelayakan teknis dan kewajaran dari alokasi dana yang diminta.
Hal ini menjadi penekanan khusus mengingat volume permintaan anggaran yang seringkali tinggi dan beragam dari setiap entitas pemerintah. Seleksi yang ketat dianggap krusial untuk memastikan efisiensi belanja negara.
Fokus utama pengesahan anggaran, menurut Menteri, harus diarahkan pada program-program yang telah ditetapkan sebagai prioritas oleh Presiden. Program prioritas ini harus menjadi garis depan dalam pertimbangan alokasi dana.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa dampak positif bagi masyarakat luas merupakan salah satu filter utama dalam menentukan prioritas pembiayaan. Anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Selain prioritas dan dampak, akuntabilitas menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap usulan anggaran yang diajukan oleh K/L. Dana yang disetujui harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.
Momen penegasan ini disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa saat dirinya memimpin prosesi pelantikan pejabat di kantor Kementerian Keuangan, yang berlokasi di Jakarta Pusat. Peristiwa penting ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026.
Mengenai prinsip yang harus dipegang teguh oleh Dirjen yang baru, Purbaya mengingatkan secara tegas perihal selektivitas anggaran. "Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua permintaan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilaksanakan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Purbaya saat melakukan pelantikan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).
