BISNIS.HOTNEWS.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) baru-baru ini menjadi pusat perhatian dengan digelarnya rapat koordinasi yang membahas secara mendalam tata kelola ekspor mineral kritis dan logam tanah jarang (LTJ). Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD), aparat penegak hukum, serta asosiasi pelaku usaha yang bergerak di sektor terkait.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam konteks yang cukup krusial, yakni adanya kabar mengenai penundaan ekspor nickel pig iron (NPI) hingga alumina. Penundaan ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk melakukan uji laboratorium tambahan yang lebih mendalam. Uji tersebut difokuskan untuk mendeteksi keberadaan 17 unsur logam tanah jarang (LTJ), serta thorium dan uranium.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan LTJ di dalam negeri. Beliau menekankan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
"Pengelolaan logam tanah jarang di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan," ujar Dudung Abdurachman.
Berbagai hambatan yang diidentifikasi mencakup beberapa aspek fundamental. Keterbatasan teknologi dalam proses ekstraksi dan pemurnian menjadi salah satu poin utama yang disoroti. Selain itu, belum optimalnya standar regulasi dan sistem pengawasan turut menjadi kendala.
Masalah lain yang juga diangkat adalah belum kuatnya sistem pencatatan rantai pasok yang terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kebocoran sumber daya alam berharga akibat praktik ekspor yang belum mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
"Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya standar regulasi dan pengawasan, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok, hingga adanya risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum bernilai tambah maksimal," jelas Dudung Abdurachman.
Lebih lanjut, Dudung Abdurachman juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi yang lebih erat dan konsisten antarlembaga pemerintah dianggap sebagai kunci utama agar semua kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.
"Selain itu, dibutuhkannya koordinasi yang lebih erat antarinstansi menjadi kunci utama agar seluruh kebijakan dapat berjalan konsisten," katanya.
