BISNIS.HOTNEWS.ID - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) telah menarik perhatian signifikan dari para pelaku pasar keuangan. Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai arah kebijakan moneter di masa mendatang, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus membayangi.
Pelaku pasar kini menanti dengan cermat bagaimana proses transisi kepemimpinan di lembaga sentral ini akan berlangsung. Fokus utama mereka adalah pada apakah kesinambungan kebijakan moneter yang telah berjalan akan tetap terjaga, serta bagaimana independensi Bank Indonesia akan dipertahankan oleh pimpinan yang baru.
Hal ini diungkapkan oleh Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata. Ia menjelaskan bahwa perhatian pasar tidak hanya terpusat pada sosok pengganti Perry Warjiyo. Lebih penting lagi, pasar mengamati kemampuan gubernur BI selanjutnya dalam menjaga kemandirian bank sentral dari pengaruh eksternal.
"Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah fiscal dominance, yakni ketika kebijakan moneter secara bertahap lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan pemerintah," ujar Liza Camelia Suryanata. Ia menambahkan bahwa hal ini bisa mencakup upaya menekan biaya utang negara, menjaga likuiditas program pemerintah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau mendukung pembiayaan fiskal.
Jika skenario dominasi fiskal ini terjadi, Liza memaparkan bahwa fokus utama Bank Indonesia berpotensi bergeser. Prioritas utama BI yang selama ini adalah menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan stabilitas eksternal, bisa terancam terdegradasi.
"Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Gubernur BI berikutnya cukup independen untuk mengatakan 'tidak' kepada Presiden, ketika kepentingan stabilitas moneter bertentangan dengan agenda pertumbuhan atau kebutuhan fiskal pemerintah," kata Liza Camelia Suryanata pada Senin (27/7/2026).
Liza Camelia Suryanata menekankan pentingnya pemerintah untuk menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi BI. Hal ini perlu dibuktikan melalui proses penunjukan gubernur definitif yang transparan dan akuntabel.
Tanpa komunikasi yang jelas dan pembuktian nyata mengenai independensi tersebut, pasar keuangan berpotensi memberikan respons negatif. Hal ini bisa termanifestasi dalam pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN), serta peningkatan premi risiko investasi di Indonesia.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, para pelaku pasar juga mengkhawatirkan kemungkinan keputusan suku bunga maupun langkah stabilisasi nilai tukar rupiah lebih dipengaruhi oleh tekanan politik. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pertimbangan moneter yang seharusnya menjadi landasan utama kebijakan bank sentral.
