BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah yang terbukti menghambat proses investasi di Indonesia. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya memastikan kelancaran berbagai proyek investasi yang telah direncanakan.
Langkah ini berkaitan langsung dengan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang dibentuk khusus untuk mengatasi segala bentuk hambatan dalam merealisasikan investasi di tanah air. Satgas tersebut memiliki mandat untuk memastikan proses perizinan dan operasional berjalan tanpa kendala berarti.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara eksplisit menyatakan keseriusannya dalam menegakkan keputusan yang telah dibuat oleh satgas tersebut. Jika ditemukan adanya ketidakpatuhan, konsekuensi finansial berupa pemotongan anggaran akan diterapkan.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," kata Purbaya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan menyusul pertemuan yang diselenggarakan bersama dengan para pelaku usaha, termasuk perwakilan investor asing. Pertemuan ini menjadi wadah untuk mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi di lapangan.
Dalam sesi diskusi tersebut, hadir pula perwakilan dari perusahaan dan investor yang tergabung dalam KOCHAM Indonesia, yaitu Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya koordinasi dengan mitra internasional.
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor K/L untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Fokus utama adalah pada isu regulasi maupun operasional yang seringkali menjadi batu sandungan bagi investor.
Upaya koordinasi ini diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih kebijakan atau prosedur yang berpotensi memperlambat laju realisasi investasi yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian nasional.
Dilansir dari sumber terkait, ancaman pemotongan anggaran ini diharapkan menjadi disinsentif yang kuat agar seluruh tingkatan pemerintahan bekerja sesuai dengan kerangka waktu dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Satgas Debottlenecking.
