BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengutarakan rencana strategis untuk melakukan perampingan signifikan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penataan ulang perusahaan pelat merah agar dapat beroperasi lebih efisien.
Rencana tersebut secara spesifik menargetkan penutupan sebanyak 750 BUMN yang dinilai tidak memberikan kontribusi keuntungan bagi kas negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban finansial yang selama ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kinerja ratusan BUMN tersebut. Banyak di antara perusahaan tersebut terbukti hanya menghasilkan beban operasional tanpa mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan.
Hal ini menjadi sorotan karena meskipun perusahaan tersebut merugi, negara tetap harus menanggung biaya operasional dan remunerasi bagi jajaran eksekutif dan pengawas. Beban biaya ini menjadi tidak sebanding dengan hasil kinerja perusahaan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri. Momen ini menjadi panggung bagi beliau untuk memaparkan visi perbaikan tata kelola BUMN.
Beliau secara gamblang menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk perusahaan yang tidak produktif. "Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh," ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan bahwa besaran gaji dan tunjangan para pejabat tinggi di BUMN tersebut sangat besar, padahal perusahaan tidak menghasilkan keuntungan. "Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa sumber dana untuk membayar semua biaya operasional tersebut berasal dari uang rakyat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih produktif. "Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu, 28 Juni 2026.
