BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengidentifikasi sektor manufaktur mana saja yang paling merasakan dampak langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan menyusul pergerakan nilai tukar pada Senin (8/6/2026) siang, di mana dolar AS tercatat berada di level Rp 18.187, menguat signifikan sebesar 0,84% atau 151 poin.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa dampak depresiasi mata uang ini dapat dipetakan ke dalam empat klaster industri utama berdasarkan pola bahan baku dan orientasi pasar mereka. Pemetaan ini penting untuk menentukan langkah intervensi kebijakan yang paling efektif ke depan.
Klaster pertama adalah industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku namun seluruh hasil produksinya diserap oleh pasar domestik. Klaster kedua mencakup industri yang juga mengimpor bahan baku tetapi produk jadinya diarahkan untuk pasar ekspor.
Klaster ketiga melibatkan industri yang menggunakan bahan baku lokal dan fokus menjual produknya di dalam negeri. Sementara itu, klaster keempat adalah industri dengan bahan baku dalam negeri yang memiliki orientasi ekspor kuat.
Febri menggarisbawahi bahwa perhatian utama Kemenperin tertuju pada klaster pertama, yaitu industri yang bahan bakunya impor tetapi penjualannya di dalam negeri. "Di antara 4 klaster itu yang perlu kita perhatikan adalah industri yang bahan bakunya impor dan produknya dijual di dalam negeri," kata Febri saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menambahkan bahwa contoh nyata dari klaster yang paling rentan ini meliputi sektor tekstil dan komponen elektronik yang bahan bakunya harus diimpor, meskipun produk akhirnya dijual di pasar nasional. Selain itu, industri petrokimia dan bahan baku plastik yang penjualannya juga domestik termasuk dalam kategori yang perlu dicermati.
Untuk memitigasi kerugian akibat kenaikan biaya impor bahan baku ini, Kemenperin mendorong pemanfaatan mekanisme Local Currency Settlement (LCS) yang digagas oleh Bank Indonesia (BI). Skema LCS ini memungkinkan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
"Jadi, ketika mereka beli bahan baku impor itu tidak harus dalam dolar. Tidak harus dalam dolar jika bisa menggunakan uang yang dari negara-negara yang sudah bekerja sama dengan kita seperti China, Jepang, Indonesia, Malaysia, Thailand," tutur Febri mengenai solusi alternatif mata uang transaksi.
Di sisi lain, Febri melihat kondisi pelemahan rupiah sebagai peluang emas untuk mengakselerasi pengembangan industri substitusi impor di Indonesia. Kenaikan biaya bahan baku impor seharusnya menjadi stimulus bagi investor untuk membangun fasilitas produksi bahan baku tersebut di dalam negeri.