BISNIS.HOTNEWS.ID - Isu mengenai kebijakan nilai tukar mata uang China kembali mencuat di kancah politik Amerika Serikat. Dua senator lintas partai kini secara resmi menyuarakan keprihatinan mereka mengenai Yuan yang dianggap sengaja dilemahkan oleh Beijing.
Permintaan ini ditujukan langsung kepada Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, agar ia meningkatkan sinergi dengan negara-negara maju dalam Kelompok Tujuh (G7). Tujuannya adalah untuk menciptakan respons terkoordinasi terhadap praktik nilai tukar yang dinilai tidak adil oleh Washington.
Permintaan resmi ini termaktub dalam sebuah surat tertanggal 18 Juni yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Bessent. Surat tersebut ditandatangani oleh dua tokoh penting dari Komite Perbankan Senat AS, yaitu Elizabeth Warren dan Rick Scott.
Dilansir dari Bloomberg News, kedua senator tersebut menyoroti bahwa negara-negara sekutu dalam G7 memiliki pandangan serupa mengenai mata uang China. Mereka melihat momentum pasca-KTT sebagai waktu yang tepat untuk menyelaraskan langkah menghadapi isu ini.
"Sekutu G7 kita memiliki kekhawatiran yang sama tentang mata uang China, dan pasca-KTT ini menghadirkan kesempatan untuk mengoordinasikan respons yang terpadu," tulis Elizabeth Warren dan Rick Scott dalam surat bersama tersebut.
Secara spesifik, tuntutan yang diajukan adalah agar Amerika Serikat dan mitra G7 menekan Beijing untuk segera mengambil langkah konkret. Tekanan tersebut harus mengarah pada apresiasi nilai tukar Yuan yang didorong oleh mekanisme pasar yang sesungguhnya.
Selain itu, para senator tersebut juga mendesak adanya transparansi penuh dari pihak China mengenai seluruh praktik dan kebijakan yang diterapkan terhadap nilai tukar mata uang mereka. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan persaingan perdagangan yang lebih seimbang secara global.
Aspek historis mengenai tuduhan manipulasi mata uang ini bukanlah hal baru bagi pemerintahan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya pernah secara rutin menuding Tiongkok menerapkan kebijakan nilai tukar yang bersifat merkantilistik dan merugikan.
Bahkan, pada masa pemerintahannya, Amerika Serikat sempat mengambil langkah formal dengan menetapkan Tiongkok sebagai negara manipulator mata uang. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya isu nilai tukar Yuan terhadap dinamika ekonomi dan politik kedua negara adidaya tersebut.
