BISNIS.HOTNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi sorotan signifikan terkait usulan pagu indikatif anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 yang mencapai angka fantastis Rp270 triliun. Jumlah tersebut menjadi perhatian utama karena dinilai belum sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan gizi nasional saat ini.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam sebuah kesempatan di Jakarta baru-baru ini. Ia menjelaskan bahwa usulan pagu indikatif sebesar Rp270 triliun tersebut merupakan warisan dari kepemimpinan kepala BGN sebelumnya.
Pagu indikatif yang diajukan oleh masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, kini sedang dikaji ulang secara mendalam oleh manajemen yang baru. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran dan realistis.
Menurut pandangan BGN saat ini, angka Rp270 triliun tersebut masih dianggap sangat besar jika dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan riil. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen negara.
Agustina Arumsari secara spesifik menyoroti ketidaksesuaian antara usulan anggaran tersebut dengan kerangka yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebutuhan anggaran yang termaktub dalam RPJMN ternyata jauh di bawah angka yang diusulkan.
"2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta," ujar Agustina Arumsari saat memberikan keterangan di Kantor BGN, Jakarta, pada hari Kamis, 18 Juni 2026.
Ia melanjutkan bahwa usulan angka tersebut perlu ditinjau ulang secara komprehensif mengingat konteks perencanaan yang lebih luas. "Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu," tegasnya merujuk pada proses pengusulan pagu tersebut.
Agustina menekankan perlunya penyesuaian prioritas anggaran agar lebih efisien dan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. "Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," jelasnya.
Permintaan untuk menyusun ulang pagu anggaran ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi dana yang lebih fokus pada program-program prioritas dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
