BISNIS.HOTNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah memproses pagu indikatif anggaran yang cukup besar untuk tahun 2027 mendatang. Angka tersebut mencapai kisaran Rp 270 triliun, yang dialokasikan untuk mendukung program-program strategis nasional.
Informasi mengenai alokasi anggaran ini disampaikan setelah dilakukannya pertemuan penting antara pihak BGN dan anggota parlemen. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan keuangan negara yang berkelanjutan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, secara resmi mengungkapkan detail pagu indikatif tersebut. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Rapat dengar pendapat tersebut diketahui dilaksanakan secara tertutup di Gedung DPR, Jakarta. Momen ini menjadi kesempatan bagi BGN untuk memaparkan kebutuhan anggaran mereka kepada mitra kerja di legislatif.
"Saya menyampaikan bahwa itu proses yang biasa ya, menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, untuk 2027 sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678 itu untuk penerima manfaat 81,5 juta itu 2027," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Meskipun angka yang disebutkan sangat signifikan, Arumsari menggarisbawahi bahwa pagu indikatif tersebut belum merupakan keputusan akhir atau final. Proses peninjauan dan validasi masih akan terus dilakukan oleh internal BGN.
Tujuan utama dari peninjauan ulang ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
Selama sisa tahun anggaran 2026 ini, BGN berkomitmen penuh untuk melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola secara internal. Fokus utama perbaikan tersebut mencakup peningkatan efisiensi dan validasi data penerima manfaat program.
Langkah pembenahan ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi anggaran yang lebih akurat dan memberikan dampak nyata bagi 81,5 juta penerima manfaat yang ditargetkan pada tahun 2027. Proses ini menunjukkan komitmen BGN terhadap akuntabilitas publik.
