BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan strategis yang intensif dengan para direksi dan komisaris bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang dikenal sebagai Himbara. Rapat penting ini dilaksanakan untuk menentukan arah dan kebijakan perbankan milik negara di masa mendatang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Negara pada hari Kamis, tepatnya tanggal 18 Juni 2026. Pertemuan ini berlangsung cukup panjang, memakan waktu lebih dari empat jam, dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga berakhir pada pukul 19.22 WIB.
Fokus utama dari pertemuan maraton tersebut adalah mengulas kinerja bank-bank plat merah dan merumuskan strategi jangka panjang mereka. Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus mengenai peran fundamental yang harus dimainkan oleh institusi keuangan milik negara tersebut.
Hal ini dikonfirmasi oleh Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Rosan menyampaikan bahwa arahan dari Presiden menyentuh aspek kinerja yang lebih luas dari bank-bank pemerintah.
Menurut Rosan Roeslani, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar bank BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba semata. Ada tuntutan agar peran mereka melampaui sekadar mencari keuntungan finansial murni.
Rosan Roeslani juga mengungkapkan bahwa arahan penting yang disampaikan Presiden adalah mengenai bagaimana bank-bank tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi hajat hidup masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup aspek ekonomi dan sosial secara menyeluruh.
"Fokus utama arahan tersebut adalah bagaimana bank-bank tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas," ujar Rosan Roeslani. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran fokus dari sekadar profitabilitas ke tanggung jawab sosial.
Dengan demikian, pertemuan tersebut mengindikasikan adanya penegasan peran Himbara sebagai instrumen negara untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mendukung program-program kesejahteraan rakyat. Bank-bank ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan inklusif.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, rapat ini menjadi penanda komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN perbankan beroperasi dengan mempertimbangkan mandat sosial mereka secara seimbang. Langkah ini diharapkan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.
