BISNIS.HOTNEWS.ID - Program ambisius Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghidupkan kembali program kompor listrik pada tahun 2027 mendatang mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, adalah sosok yang mendorong program ini agar dapat terealisasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, secara terbuka menyampaikan tiga catatan penting yang harus dipenuhi sebelum program nasional tersebut dapat dilaksanakan secara adil dan merata. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan parlemen terhadap kebijakan energi pemerintah.
Catatan pertama yang dianggap paling mendasar oleh DPR adalah mengenai pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia. Menurut pandangan DPR, implementasi kompor listrik akan menjadi tidak adil jika masih terdapat daerah yang belum teraliri listrik.
Hal ini menjadi sorotan utama karena program pengalihan energi dari gas ke listrik memerlukan infrastruktur dasar berupa ketersediaan listrik yang stabil dan merata. Tanpa pemerataan ini, manfaat program tidak akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sugeng Suparwoto menegaskan pentingnya syarat pertama ini terpenuhi sebelum program dijalankan. "Pertama, tidak boleh ada satu pun rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik," ujar Sugeng Suparwoto saat ditemui di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Untuk memenuhi prasyarat fundamental tersebut, diperlukan upaya elektrifikasi yang masif dan terstruktur di seluruh pelosok negeri. Upaya ini dipastikan akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan total kebutuhan listrik nasional secara keseluruhan.
DPR menekankan bahwa peningkatan elektrifikasi ini harus menjadi prioritas utama demi memastikan keadilan sosial dalam transisi energi rumah tangga. Jika syarat ini terpenuhi, maka langkah-langkah teknis selanjutnya bisa dipertimbangkan dengan lebih matang.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, catatan dan masukan dari DPR ini diharapkan menjadi panduan bagi Kementerian ESDM dalam menyusun strategi implementasi program kompor listrik yang lebih komprehensif dan berkeadilan sosial.
