BISNIS.HOTNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah gencar melakukan penataan ulang cakupan sasaran untuk program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah restrukturisasi ini bertujuan agar alokasi dana program dapat lebih tepat sasaran.
Penataan dilakukan dengan mengidentifikasi sekolah-sekolah yang dinilai sudah memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan gizi para siswanya secara mandiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi anggaran pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar anggaran yang tadinya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut dapat dialihkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah lebih intensif.
Per Kamis (18/6), BGN telah berhasil mendata sebanyak 76 sekolah yang berada di wilayah Pulau Jawa yang tidak lagi menjadi prioritas utama dalam program MBG. Angka penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar di sekolah ini mencapai 39.352 siswa.
Agustina Arumsari menjelaskan status data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus melalui proses pembaruan seiring dengan peningkatan kualitas dan validitas data penerima manfaat.
"Per hari ini sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa. Anggaran yang tadinya untuk di situ nantinya akan kami fokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Agustina saat memberikan keterangan di kantor BGN, Kamis (18/6).
Menurut penjelasan Agustina, sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari daftar prioritas tersebut telah melalui proses penilaian ketat. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria spesifik yang telah disusun secara matang oleh BGN.
Kriteria penilaian tersebut mencakup kemampuan sekolah untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didiknya tanpa memerlukan bantuan eksternal dari program pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapabilitas internal di sekolah tersebut.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, penataan ulang ini menegaskan komitmen BGN untuk memastikan bahwa bantuan gizi terfokus pada area yang paling rentan dan memerlukan dukungan nyata dari kebijakan publik.
