BISNIS.HOTNEWS.ID - Sektor pariwisata Indonesia kini mendapat perhatian khusus dari pucuk pimpinan negara, menyusul mandat baru yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Penugasan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi alam dan budaya yang dimiliki Indonesia agar dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Rosan Roeslani, yang menjabat sebagai CEO BPI Danantara, setelah pertemuan resmi dengan Presiden. Danantara kini memegang peran strategis untuk turut serta dalam upaya percepatan pengembangan industri pariwisata di tanah air.
Rosan Roeslani menggarisbawahi bahwa potensi pariwisata Indonesia sesungguhnya sangatlah luar biasa jika dikelola dengan fokus yang tepat. Ia mengakui bahwa selama ini, banyaknya pilihan destinasi terkadang membuat upaya pengembangan menjadi kurang terarah.
"Iya memang kalau dilihat kan potensi tadi kita juga bicara di dalam, potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa. Tetapi memang kita harus lebih memfokuskan," kata Rosan Roeslani.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah menentukan prioritas pengembangan agar sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif untuk hasil maksimal. Fokus ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan aset yang sudah tersedia.
"Karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan," tambah Rosan Roeslani.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosan Roeslani saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 22 Juni 2026. Lokasi ini menjadi saksi penyerahan arahan strategis dari kepala negara kepada sektor swasta yang diwakili oleh Danantara.
Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Rosan menyoroti adanya kesenjangan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan asing. Ia membandingkan data kunjungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Menurut pandangannya, jumlah wisatawan mancanegara yang memilih Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Kesenjangan ini menjadi indikasi bahwa strategi pengembangan perlu dievaluasi ulang secara mendalam.
