BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Republik Indonesia, melalui otoritas pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK), telah mengambil langkah konkret terkait nasib para pekerja Hotel Sultan. Langkah ini diambil menyusul adanya proses eksekusi yang terjadi terhadap aset hotel tersebut pada hari Kamis, 28 Juni lalu.
Rencana utama pemerintah saat ini adalah memfasilitasi penempatan kembali bagi karyawan Hotel Sultan yang kehilangan pekerjaan akibat eksekusi tersebut. Proses ini menunjukkan komitmen negara untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja yang terdampak langsung oleh perubahan status pengelolaan kawasan tersebut.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menjadi juru bicara utama terkait tindak lanjut penanganan masalah ketenagakerjaan ini. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, semua pegawai yang terdampak sedang menjalani tahapan administrasi yang ketat.
Saat ini, proses yang sedang berjalan adalah pendataan menyeluruh dan verifikasi data kepegawaian dari eks Hotel Sultan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan akurasi data sebelum langkah pemulihan penempatan kerja dapat dilaksanakan secara efektif.
Lebih lanjut, Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa tidak semua pegawai akan langsung ditempatkan kembali dalam posisi yang sama. Akan ada proses pemilahan berdasarkan kriteria tertentu sebelum keputusan perekrutan kembali dibuat oleh pengelola GBK.
"Sekarang sedang didata dan diverifikasi. Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa," kata Juri Ardiantoro kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 24 Juni 2026.
Penekanan pada pemilahan ini menunjukkan adanya analisis kebutuhan spesifik di lingkungan GBK yang akan disesuaikan dengan kualifikasi dan jenis ikatan kerja (tetap atau harian) para mantan pegawai hotel. Dengan demikian, penempatan kerja diharapkan lebih sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan.
Dilansir dari berbagai sumber, kebijakan ini merupakan respons cepat pemerintah untuk memitigasi dampak sosial ekonomi dari pengambilalihan pengelolaan fasilitas hotel yang berada di kompleks GBK tersebut. Proses ini diharapkan berjalan transparan dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan.
