BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyoroti sebuah fenomena ekonomi yang dianggapnya ganjil dan bertentangan dengan logika umum. Sorotan ini muncul seiring dengan pengamatan beliau terhadap data makroekonomi Indonesia selama periode tujuh tahun terakhir.
Apa yang menjadi sorotan utama adalah adanya ketidakselarasan antara indikator pertumbuhan ekonomi yang positif dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Secara statistik, Indonesia mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup impresif.
Secara spesifik, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama tujuh tahun terakhir berada di kisaran lima persen setiap tahunnya. Logika ekonomi standar menyatakan bahwa capaian ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran kolektif bangsa.
Namun, setelah menjabat sebagai presiden dan menerima data resmi, muncul fakta yang mengejutkan dan dinilai bertentangan dengan ekspektasi tersebut. Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa alih-alih menurun, jumlah penduduk yang tergolong miskin justru mengalami peningkatan.
Kapan fenomena ini diungkapkan? Presiden Prabowo menyampaikan hal ini saat menutup acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU). Momen ini memberikan panggung penting bagi kepala negara untuk menyuarakan kegelisahannya mengenai kondisi riil perekonomian.
Di mana pernyataan kontroversial ini disampaikan? Hal tersebut terjadi dalam rangkaian acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Selasa, 23 Juni 2026.
Mengapa hal ini dianggap anomali? Menurut logika Presiden, pertumbuhan ekonomi kumulatif selama tujuh tahun seharusnya membuat Indonesia menjadi lebih kaya secara agregat. Pertumbuhan sebesar lima persen per tahun secara matematis menunjukkan akumulasi kekayaan yang signifikan.
Presiden Prabowo kemudian mengutip data yang ia terima dua bulan setelah resmi menjabat sebagai presiden, yang menyoroti adanya pertambahan jumlah penduduk miskin. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai distribusi kekayaan hasil pertumbuhan tersebut.
"Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35%, tapi kenyataannya, data ini muncul dua bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya setelah tujuh tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah?" ujar Prabowo, menyoroti keganjilan data tersebut.
